Banyak Menteri Ikut Konvensi Demokrat, PAN: SBY Harus Tegas!
Keikutsertaan para menteri menjadi peserta konvensi Partai Demokrat, mendapat kritikan pedas dari Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan. Ujung-ujungnya, Presiden SBY pun diminta menindak tegas terkait hal itu.
Ditengah situasi ekonomi yang tidak menentu, menurut Bara, SBY diminta untuk tegas kepada para menterinya itu agar lebih fokus pada jabatannya atau memilih mundur.
"Presiden seharusnya bukan hanya menyampaikan kekhawatirannya, tapi juga sikap tegas. Presiden harus berani untuk memerintahkan kepada tim ekonomi kabinetnya untuk fokus menyelesaikan pekerjaannya," ungkap Bara dalam keterangan persnya kepada Liputan6.com, Jakarta, Selasa (17/9/2013).
Imbauan itu, lanjut Bara, mengingat Indonesia sedang menghadapi situasi ekonomi yang semakin tidak menentu dan juga belum ada tanda-tanda akan berakhir. Oleh karena itu, SBY diminta mengingatkan komitmen seluruh menteri untuk menempatkan kepentingan nasional diatas ambisi politik atau tujuan politik pribadi.
Sebelumnya, Ketua Harian Partai Demokrat, Syarief Hasan mengatakan SBY tidak ingin para menteri terganggu dalam menjalankan tugasnya, hanya karena ikut konvensi Capres Partai Demokrat. Syarif mengakui, untuk mencalonkan diri sebagai capres tidaklah mudah dan memerlukan konsentrasi tersendiri.
"Di sini terdapat ironi. Di satu sisi Presiden Yudhoyono menyadari resiko merosotnya kinerja menteri yang mengikuti konvensi. Tapi di sisi lain merestui partisipasi mereka di konvensi," tutur Bara penuh keheranan.
Seharusnya, Presiden bisa menunjukan ketegasannya dengan melarang para menteri mengikuti konvensi. Atau Presiden bisa saja memberikan opsi kepada para menterinya, yakni melaksanakan tugasnya secara full atau menjadi kandidat.
Karena para menteri adalah pembantu Presiden, oleh karena itulah mereka wajib membantu Presiden dalam mengimplementasikan program-program pemerintah.
"Jadi kalau ada satu dua menteri yang tidak bisa fokus bahkan lalai dalam menjalankan pekerjaannya karena ikut dalam suatu konvensi, itu merupakan tanggungjawab Presiden sebagai atasannya," ungkap Bara.
Berdasarkan konstitusi, sambung Bara, setiap warga negara memang punya hak untuk mencalonkan diri, tapi secara etis. Menteri yang punya ambisi menjadi presiden sebaiknya melepas jabatan menterinya, karena seluruh menteri dituntut bekerja kompak dalam kabinet.
"Apalagi pada situasi seperti ini, soliditas kabinet dalam memecahkan segala persoalan sangat dibutuhkan, khususnya dalam menangani persoalan ekonomi. Nah, kalau sudah masing-masing sibuk mempromosikan dirinya sendiri, maka dikhawatirkan kinerja kabinet akan merosot," pungkas Bara.
Ditengah situasi ekonomi yang tidak menentu, menurut Bara, SBY diminta untuk tegas kepada para menterinya itu agar lebih fokus pada jabatannya atau memilih mundur.
"Presiden seharusnya bukan hanya menyampaikan kekhawatirannya, tapi juga sikap tegas. Presiden harus berani untuk memerintahkan kepada tim ekonomi kabinetnya untuk fokus menyelesaikan pekerjaannya," ungkap Bara dalam keterangan persnya kepada Liputan6.com, Jakarta, Selasa (17/9/2013).
Imbauan itu, lanjut Bara, mengingat Indonesia sedang menghadapi situasi ekonomi yang semakin tidak menentu dan juga belum ada tanda-tanda akan berakhir. Oleh karena itu, SBY diminta mengingatkan komitmen seluruh menteri untuk menempatkan kepentingan nasional diatas ambisi politik atau tujuan politik pribadi.
Sebelumnya, Ketua Harian Partai Demokrat, Syarief Hasan mengatakan SBY tidak ingin para menteri terganggu dalam menjalankan tugasnya, hanya karena ikut konvensi Capres Partai Demokrat. Syarif mengakui, untuk mencalonkan diri sebagai capres tidaklah mudah dan memerlukan konsentrasi tersendiri.
"Di sini terdapat ironi. Di satu sisi Presiden Yudhoyono menyadari resiko merosotnya kinerja menteri yang mengikuti konvensi. Tapi di sisi lain merestui partisipasi mereka di konvensi," tutur Bara penuh keheranan.
Seharusnya, Presiden bisa menunjukan ketegasannya dengan melarang para menteri mengikuti konvensi. Atau Presiden bisa saja memberikan opsi kepada para menterinya, yakni melaksanakan tugasnya secara full atau menjadi kandidat.
Karena para menteri adalah pembantu Presiden, oleh karena itulah mereka wajib membantu Presiden dalam mengimplementasikan program-program pemerintah.
"Jadi kalau ada satu dua menteri yang tidak bisa fokus bahkan lalai dalam menjalankan pekerjaannya karena ikut dalam suatu konvensi, itu merupakan tanggungjawab Presiden sebagai atasannya," ungkap Bara.
Berdasarkan konstitusi, sambung Bara, setiap warga negara memang punya hak untuk mencalonkan diri, tapi secara etis. Menteri yang punya ambisi menjadi presiden sebaiknya melepas jabatan menterinya, karena seluruh menteri dituntut bekerja kompak dalam kabinet.
"Apalagi pada situasi seperti ini, soliditas kabinet dalam memecahkan segala persoalan sangat dibutuhkan, khususnya dalam menangani persoalan ekonomi. Nah, kalau sudah masing-masing sibuk mempromosikan dirinya sendiri, maka dikhawatirkan kinerja kabinet akan merosot," pungkas Bara.
Jangan lupa juga baca info selanjutnya ....
